Hari ini saya membaca salah satu berita di harian Cenderawasih Pos (harian terkemuka di Papua) tentang Pengrusakan Rumah Ondoafi (kepala suku) di Kampung Tablasupa karena konflik antara masyarakat dengan PT. SIP yang yang melakukan eksplorasi nikel di petuanan kampung tersebut.
Akhir-akhir ini, konflik sumber daya alam antara masyarakat dengan PT. SIP telah semakin memanas, sampai dengan penggunaan kekerasan. Di level elit, konflik pun terjadi antara Pemda Kabupaten Jayapura dengan Pemda Provinsi Papua dengan alasan bahwa izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua tidak sesuai prosedur.
Masalahnya adalah kebijakan pemerintah yang mengorbankan masyarakat dalam arti bahwa kebijakan itu kemudian menjadi pemicu konflik horisontal antar masyarakat (yang mendukung eksplorasi PT SIP), konflik masyarakat dengan PT SIP dan konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
Dalam konteks itu, di mana posisi gereja?... Pertanyaan ini adalah pertanyaan hipotesis terhadap Posisi, Fungsi dan Peranan gereja dalam upaya penyelesaian konflik-konflik, khususnya konflik sumber daya alam di Papua. Saya belum mendengar bahwa gereja telah memainkan peranan yang signifikan (menunjukkan kehadirannya) guna penyelesaian masalah ini.
Konsep dan gagasan tentang tiga batu tungku (kalau di Maluku: Pemerintah, Pendidikan, Agama - di Papua: Pemerintah, Agama, Masyarakat Adat) memang telah dipahami, tetapi gereja sebagai representasi lembaga keagamaan pun gamang dalam menentukan posisi, fungsi dan peranannya dalam situasi konflik-konflik seperti itu.
Studi terhadap hal ini dalam rangka menemukan model hubungan "Tiga Batu Tungku" di Papua dalam situasi konflik sumber daya alam perlu dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal, modal sosial dan spiritual masyarakat, khususnya di daerah konflik.
Paling kurang, model yang dibangun dapat menjadi acuan bagi hubungan-hubungan di tempat lain yang lebih arif guna menghadirkan Syaloom Allah di mana saja di muka bumi ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar