Beberapa waktu yanbg lalu, saya berada di wilayah Biak untuk mengunjungi istri yang sementara melakukan tugasnya sebagai fasilitator teknik PNPM Respek Papua di Kabupaten Biak Numfor. Saya sendiri ingin mengetahui bagaimana kerja seorang pendamping atau fasilitator Distrik (Kecamatan) itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan sekitar 2 (dua) minggu berada di Biak, saya berkesempatan mengantar Istri ke tempat tugasnya di salah satu Distrik Kabupaten Biak Numfor. Pada waktu itu, ternyata pencairan dana tahap I telah dilakukan dan pekerjaan-pekerjaan fisik baru saja dimulai sehingga tugas dia sebagai fasilitator teknik bertambah. Tiap hari dia harus mengunjungi 14 kampung di Distrik itu untuk mengawasi dan memfasilitasi proses pekerjaan fisik yang dilakukan oleh masyarakat.
Hari-hari pertama, saya mulai memahami tugas dan tanggung jawab fasilitator serta apa itu program PNPM Respek sendiri. Yang saya temukan adalah masyarakat yang mau saja terus-menerus ada dalam situasi dulu, dimana ketika dana sudah dicairkan dan dana itu digunakan dengan kurang bertanggung jawab. Banyak yang ternyata menyalahkan masyarakat (kata mereka, masyarakat terlalu mata duitan sehingga ketika melihat uang yang banyak, mereka lupa untuk bertanggung jawab). Tetapi menurut saya, masyarakat tidak dapat disalahkan begitu saja karena itu adalah cermin dari proses pemberdayaan yang dilakukan selama ini di Papua. Pemberdayaan setengah hati dengan memanjakan masyarakat, sekaligus melakukan kekerasan terhadap mereka. Akibatnya adalah ketika para putra daerah yang memiliki ide dan gagasan besar mulai mengerjakan ide dan gagasan-gagasan itu, mereka diperhadapkan pada situasi di mana masyarakat sudah terbiasa dengan proses pemberdayaan setengah hati dan bukan tulus hati. Pemberdayaan saat ini akhirnya menjadi SETENGAH MATI.
Walaupun demikian, tetap harus diacungi jempol atas segala upaya yang telah dilakukan oleh para fasilitator bersama-sama dengan masyarakat. Mereka mau belajar dan terus belajar memahami masyarakat, di satu sisi, mereka tetap tegas terhadap masyarakat dalam batas-batas kewajaran. Banyak juga yang tidak sanggup melanjutkan tugas karena berhadapan dengan masyarakat Papua yang dinilai terlalu keras kepala dan menganggap diri lebih tahu. Tetapi itu adalah penilaian sempit yang diambil karena mereka sebenarnya tidak memahami proses yang selama ini dialami oleh masyarakat itu sendiri.
Kalau mau membangun di Papua, membangunlah dengan tulus hati. Jangan dengan setengah hati karena akibatnya adalah pemerintah akan setengah mati berhadapan dengan situasi yang diciptakannya sendiri. Kekerasan bukan lagi jalan keluar karena kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan yang lain. Stigmatisasi bukan lagi bahasa yang baik untuk menjustifikasi diri bahwa pemerintah telah melakukan segalanya bagi kepentingan rakyat.
Pemilu sudah dekat, semua pilihan tergantung kita. Tentu saja, tak ada larangan untuk tidak memilih (jangan-jangan diharamkan lagi). Kalau mau memilih, pilihlah yang telah terbukti bekerja dengan tulus.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar