Minggu, 14 Desember 2008

Membangun Maluku Yang Mandiri

Sejak 2005, saya menginjakkan kaki di Tanah Papua. Tanah yang belum pernah diinjak sebelumnya, walaupun pernah juga terbayang untuk mengabdikan hidup di sana (dulu sempat terpikirkan karena jiwa petualang yang kuat). Apa yang ada di dalam benak tentang Tanah Papua adalah Tanah yang misterius, di mana orang-orangnya kasar dan cenderung dianggap musuh negara (pikiran ini terbangun karena sejak kecil, Saya selalu menyaksikan pelepasan dan penyambutan Tentara di Masohi / YONIF 731 Kabaressi dengan tujuan dan dari Irian atau Tim-Tim). Irian atau Tanah Papua menjadi kelam dalam pandangan Saya karena merupakan wilayah Operasi Militer. Tentara yang menuju ke dan kembali dari Irian penuh dengan wajah kemenangan.
Ternyata, ketika tiba di Tanah Papua, apa yang saya dapati tidaklah seperti apa yang saya pikirkan karena bentukan event-event yang berhubungan dengan tentara itu. Yang saya dapati di Tanah Papua adalah sebentuk kemandirian identitas anak-anak Tanah itu yang mau menyebutkan diri mereka sebagai anak Papua walaupun berbeda (tercatat suku bangsa di Papua adalah kurang lebih sebanyak 231 - ada juga anak Papua yang Muslim, lebih banyak di Fak-Fak, Raja Ampat dan kini Wamena). Kemandirian identitas yang saya maksudkan adalah wujud ketidakpatuhan terhadap segala jenis dominasi baik oleh penguasa maupun militer yang tidak memanusiakan mereka. Akibatnya adalah dikirimnya tentara terus menerus untuk membungkam ketidakpatuhan atau lebih tepatnya merampas kemandirian mereka itu. Tetapi, mereka terus menerus melawan dan tetap tidak mau identitas mereka dikebiri oleh orang-orang pusat. Kalaupun nyawa melayang, itu adalah pengorbanan dan bagi mereka, lebih baik mati berkalang tanah daripada dikuasai baik secara langsung maupun tidak langsung. Di bawah rezim Orde Baru, orang Papua tetap menunjukkan kemandirian itu walaupun di ujung senapan. Di era Reformasi, kemandirian itu telah mulai menunjukkan hasilnya dengan perhatian-perhatian yang menghargai apa yang mereka miliki.
Dalam konteks itu, saya membayangkan dan merefleksikan kehidupan kita Orang Maluku yang menurut saya dalam beberapa hal tidak punya kemandirian. Ada hal menarik soal kemandirian ketika pada saat kerusuhan ada istilah "katong manari deng orang laeng pung bunyi tifa". Orang lain yang menabuh tifa dan orang Maluku yang menari-nari mengikuti tabuhan itu. Cepat lambatnya tarian itu tergantung dari tabuhan tifanya. Apa artinya itu? Ini perjalanan panjang yang patut dilacak atau dinapaktilasi untuk menjawab pertanyaan yang terlempar "Mengapa orang Maluku tidak bisa menari dengan tabuhan tifa sendiri?".
Pelacakan terhadap gejala ini menurut saya mesti diarahkan pada asal mula penjajahan di negeri seribu pulau. Ada satu tesis menarik yang dapat dikemukakan tentang itu, "Ketimpangan pembangunan bahkan sampai pada ketergantungan kepada pusat akibat ketimpangan itu berakar pada politik ekonomi penjajah Belanda yang mengalihkan orientasi masyarakat di wilayah Nusantara dari dunia bahari menjadi dunia agraris".
Saya akan mempertahankan tesis ini dengan beberapa argumen yang kiranya dapat juga dikritisi.
1. Wilayah Maluku adalah wilayah kepulauan, sama seperti wilayah Nusantara yang kini dikenal dengan Indonesia.
2. Oleh karena itu, laut adalah penghubung antara satu pulau dengan pulau lainnya, terutama untuk kepentingan ekonomi. (Bisa dibayangkan bagaimana orang-orang Maluku yang tinggalnya berlainan pulau itu saling berhubungan, berjumpa, bertukar, dll. Orang-orang Maluku mengakui perbedaan karena memang berbeda habitusnya, tetapi tetap terhubung dan bersatu karena habitus lautnya itu.)
3. Dengan demikian, semangat kebaharian orang Maluku adalah semangat yang mempersatukan perbedaan. Orang-orang Maluku mampu berkomunikasi satu sama lain dalam perbedaan-perbedaan itu karena terhubung oleh laut.
4. Ketika penjajah Belanda (VOC) menguasai dan memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara termasuk Maluku, maka potensi kelautan sebagai kekuatan pemersatu orang Maluku itu pun dialihkan. Pengalihan itu karena politik pecah belah penjajah yang terkenal devide et impera. Orang Maluku dan Nusantara perlu dipecah belah dengan cara mengalihkan perhatian dari potensi pemersatu mereka yaitu laut. Orang-orang diarahkan ke darat, bekerja di darat, mengusahakan daratan. Lautan menjadi wilayah penjajah untuk menguasai daratan-daratan termasuk hidup orang-orang di daratan itu (kasus Pelayaran Hongi).
5. Akibat pengalihan itulah maka laut tidak lagi dilihat sebagai pemersatu tetapi sebagai pemisah. Dengan sendirinya, orang mulai memandang bahwa diri mereka berbeda dan terpisah dari yang lainnya.
6. Ideologi pembangunan penjajah ini diwariskan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini, ketika pembangunan diarahkan ke darat yang hanya 1/3 wilayah daripada ke laut yang 2/3 wilayah Indonesia.
7. Akibatnya adalah masyarakat yang telah teralihkan pandangannya sejak penjajahan Belanda itu semakin diperlemah dan merasa tergantung pada penguasa (kalau dulu Belanda, kini pemerintah RI).
8. Ideologi pembangunan ke darat itu pula yang membuat pulau-pulau yang menjadi pusat kekuasaan dan yang dekat dengannya akan diperhatikan, sementara pulau-pulau yang jauh dari pusat kekuasaan mendapat perhatian yang kurang atau ditinggalkan dengan alasan terpisah oleh Laut.
9. Laut yang dulunya (sebelum Belanda menjajah Nusantara) dipandang sebagai pemersatu, kini dilihat sebagai pemisah. Laut menjadi alasan (bahkan sampai saat ini ketika pembangunan di suatu wilayah terhambat) tidak meratanya pembangunan.
10. Dengan demikian, wilayah-wilayah yang jauh dari pusat akan sangat tergantung dari pusat karena pusatlah yang menentukan jalannya pembangunan. Ketergantungan itu menunjukkan ketidakmandirian secara ekonomi-politik. Maluku termasuk wilayah yang jauh dari Pusat, terpisah oleh Laut dan tergantung dari pusat.
11. Ketergantungan itu mengakibatkan ketidakmandirian orang Maluku dan ketika ada kepentingan-kepentigan dari pusat yang digemakan di Maluku, maka ketergantungan itulah yang juga menjadi senjata untuk melawan orang Maluku yang pada intinya sudah tercerai berai jiwanya karena kehilangan jati diri kelautannya itu.
Kalaupun argumentasi-argumentasi di atas tidak kuat untuk menyatakan bahwa akar dari semuanya adalah penjajah Belanda, maka dapat didiskusikan lebih lanjut.
Berdasarkan argumen-argumen di atas, maka saya mencoba mengemukakan tesis yang baru, bahwa "Maluku dapat keluar dari ketidakmandiriannya (bisa menari dengan tabuhan tifa sendiri) ketika jiwa orang Maluku telah dikembalikan. Jiwa orang Maluku itu adalah pandangan tentang laut sebagai pemersatu dan bukan pemisah." Ketika jiwa itu telah bertahta kembali dalam diri Orang Maluku, maka saya kira apa pun kepentingan yang diperjuangkan di Maluku dan berakibat pada ketidakharmonisan hidup (orang Maluku sesungguhnya harmonis walaupun beda. Harmonisasi itu didapat lewat lautan) dapat ditangkal dengan sadar.
Tentunya gagasan "Mengembalikan jiwa orang Maluku" itu sangat abstrak. Apa yang praksis dan dapat dikerjakan lewat gagasan itu? Bagi saya, di dunia akademis, studi-studi tentang jiwa kelautan orang Maluku, pembangunan kelautan dan semua hal yang berfokus pada laut mesti dilakukan dengan bentuk yang baru. Kalau selama ini studi-studi itu dilakukan juga dengan kepentingan proyek dari pusat, kini saatnya dilakukan demi kepentingan orang Maluku sendiri.
Khusus bagi Gereja Protestan Maluku (nama ini menjadi penting karena menurut saya harus ada jiwanya ketika dikatakan Gereja Protestan Maluku dan bukan Gereja Protestan "di" Maluku), Teologi Kelautan mesti dirumuskan sebagai teologi kontekstual yang patut dikerjakan sebagai kekuatan GPM (Saya kira pandangan tentang laut sebagai sumber ketidaktahuan, penuh misteri, gelap, berbau negatif adalah bentukkan penjajah dan bukan pandangan orang Maluku sebenarnya). Pandangan Alkitab yang melihat Laut sebagai penuh kuasa gelap, sumber ketakutan juga mesti dipahami sebagai tulisan orang-orang yang merefleksikan teologi mereka dalam kehidupan daratan dan bukan tulisan orang-orang laut. (Kalau saja Alkitab ditulis oleh orang-orang Maluku, maka Laut akan dipandang lain)...
Orang Maluku juga sepertinya takut berusaha di laut. Kalaupun ada, belum melihat laut sebagai penghubung tetapi masih sebagai pemisah. Ini yang penting bagi saya, karena dengan mengembalikan jiwa itu ke dalam diri orang Maluku, maka orang Maluku tidak lagi "Menari dengan Tifa Tabuhan Orang Lain" tetapi "Akan Menari dengan Bunyi Tifa Tabuhan Sendiri".




1 komentar:

mein mengatakan...

saya setuju kalau laut itu penyatu pulau-pulau di maluku, tapi kesatuan ini sifatnya tertitorial, banyak orang di pulau-pulau ini yang terlanjur berpikir sebagai pribadi yang memiliki identitas sendiri-sendiri, jadi persatuan ini berangkat dari laut untuk mempersatukan pulau-pulau atau orang-orang untuk mempersatukan pulau-pulau yang tersambung-sambung oleh laut? jadi konsep identitas-pulau-laut itu dipersatukan dengan apa? GPM? itu juga satu identitas kecil. tapi katong harus mulai! walau sifatnya kecil-kecilan!